Bali || Gardatipikornews.com -- Dalam setiap perhelatan politik, seperti Pilpres, Pileg maupun Pilkada idealnya pertarungan kampanye isi otak para kandidat. Bicara gagasan besar untuk menyampaikan visi, misi dan program dalam mewujudkan tujuan politik.
Bangsa Indonesia punya tokoh orator ulung seperti Bung Karno yang bicara di atas mimbar dengan suara lantang dan berapi-api. Apa yang disampaikan penuh dengan ide dan gagasan yang cerdas dengan tujuan utama bagaimana bangsa Indonesia berani dengan gagah berani menghadapi kolonialisme dan imperialisme dengan tujuan utama kemerdekaan Indonesia. Dengan pula, setelah proklamasi kemerdekaan, Bung Karno guna membangkitkan persatuan dan kesatuan Indonesia gagasan-gagasan cemerlang, tajam dan bernas menghiasi pentas politik Indonesia.
Dalam konteks politik lokal, Bali dikenal sebagai kandang banteng mengaku dan mengklain sebagai politisi pencinta Bung Karno, tapi dalam hajatan politik dimaksud dalam bertarung hanya andalkan bansos, hibah APBD & pendidikan Sekolah Negeri lewat jalur bekingan. Lebih parah lagi melakukan Kebulatan Tekad tidak ubahnya sebagai pernah dilakukan pada rezim orde baru dengan kemasan acara adat di tempat suci atau menggunakan pasilitas desa adat di lakukan oleh oknum tokoh adat. Uang rakyat yang di akui oleh oknum politisi sebagai hasil kerjanya. Padahal itu adalah uang APBD yang dipungut antara lain dari pajak rakyat dan retribusi parkir.
Setelah hajatan politik hamburkan uang APBD terlewati, karmapala politik terjadi. Berbagai masalah muncul dan berkembang antata lain: masalah sampah semberawut jadi beban tokoh adat dan desa. Membangun TPS 3 R untuk kelola sampah sendiri, walau sudah ada pembangunan TPST yang habiskan anggaran lebih dari Rp 100 miliar.
Ketidakmampuan Kepala Daerah hasil politik bansos dan dana hibah akhirnya membebani masalah sampah ke tokoh adat. Berbagai problem di-TPA-kan ke desa adat.
Percaya atau tidak pelajaran politik masyarakat Bali pada saat ini terasa sebagai kutukan. Apalagi pajak PBB-P2 juga naik sangat fantastik, namun karena masyarakat fanatik membabi buta terhadap partai politiknya sehingga beban berat saat itu dianggap tidak ada apa-apa. Atau mungkin karena sudah di-apa-apakan oleh elitenya.
Akankah fanatisme politik akan makin vulgar seperti pengemis berseragam minta uang atensi ke arena judi tajen? Fakta empirik menunjukkan bahwa untuk raih kekuasaan "politik segala cara" pun menjadi niscaya.
Sumber : AA Aryawan
( @Kaperwil Bali GTN**
