Bekasi || Gardatipikornews.com -- Penanganan perkara dugaan suap dan ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak tidak hanya menuntaskan perkara yang telah menyeret mantan Bupati Bekasi, tetapi juga membongkar dugaan jaringan penerimaan commitment fee proyek yang diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Masyarakat Pemerhati Korupsi Kabupaten Bekasi menilai, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengembangkan penyidikan secara menyeluruh. Sebab, dugaan praktik permintaan fee proyek sebesar 7 hingga 10 persen bukan persoalan sepele. Jika praktik tersebut benar terjadi secara luas, uang APBD yang diduga mengalir ke kantong oknum bisa mencapai angka ratusan miliar rupiah.
Maruli, aktivis antikorupsi yang selama ini mengawal sejumlah persoalan hukum di Kabupaten Bekasi, sebelumnya tercatat pernah mengawal sejumlah kasus hukum di Kabupaten Bekasi, termasuk pengadaan Incenerator dinas kesehatan, alat kesehatan RSUD dan Dana BOS Yayasan AH.mendesak KPK melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proyek-proyek APBD, khususnya yang dikelola sejumlah dinas dengan nilai anggaran besar.
Ia menegaskan, pengembangan perkara tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.
"Jangan sampai perkara ini hanya mengungkap sebagian kecil dari persoalan yang sebenarnya. KPK harus berani membuka seluruh rantai aliran uang, menelusuri siapa yang meminta, siapa yang menerima, siapa yang menikmati, dan ke mana uang tersebut dialirkan. Jangan sampai aktor-aktor lain yang diduga terlibat justru luput dari proses hukum," tegas Maruli.
*Rp774,7 MILIAR ANGGARAN FISIK, POTENSI FEE Rp77,4 MILIAR?*
Maruli menyoroti besarnya realisasi anggaran fisik Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2025 yang disebut mencapai Rp774,7 miliar.
Menurutnya, apabila dugaan skema commitment fee sebesar 10 persen sebagaimana terungkap dalam persidangan benar-benar diterapkan terhadap keseluruhan nilai proyek tersebut, maka potensi perputaran uang fee dapat mencapai sekitar Rp77,47 miliar.
Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan asumsi persentase fee terhadap nilai anggaran, bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit resmi.
"Bayangkan, jika skema 10 persen itu benar terjadi secara luas, berapa besar uang rakyat yang berpotensi dinikmati oknum? Itu baru satu dinas. Bagaimana dengan dinas-dinas lain yang setiap tahun mengelola proyek bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah?" ungkapnya.
Dugaan tersebut, lanjut Maruli, perlu ditelusuri berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan, termasuk keterangan oknum pejabat SDABMBK berinisial AM terkait skema fee proyek sebesar 10 persen.
Selain itu, muncul pula informasi mengenai pengembalian atau penitipan uang senilai Rp2,9 miliar oleh oknum pejabat berinisial HL melalui penyidik KPK.
Fakta-fakta tersebut dinilai patut menjadi bahan pendalaman penyidik untuk mengungkap asal-usul uang, pihak yang menyerahkan, tujuan penyerahan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan proyek-proyek pemerintah daerah.
*JANGAN BERHENTI PADA SUAP, KPK HARUS TELUSURI TPPU*
Persoalan yang lebih serius, menurut Maruli, adalah kemungkinan adanya aliran dana hasil dugaan tindak pidana korupsi yang telah berpindah tangan, disamarkan, atau dialihkan melalui berbagai transaksi.
Karena itu, KPK didesak mempertimbangkan penerapan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apabila hasil penyidikan menemukan bukti dan unsur hukum yang mencukupi.
"Pengembalian uang setelah perkara terbongkar tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Justru penyidik harus mendalami dari mana uang itu berasal, bagaimana mekanisme penyerahannya, siapa saja yang menikmati, serta apakah ada upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana," tegasnya.
Maruli juga menyoroti sejumlah keterangan saksi lintas instansi yang disebut mengungkap penerimaan uang, antara lain saksi berinisial N dari Distarkim, IF dari Disdik, H dari Bagian Umum, IN dari Dispora, serta sejumlah saksi lainnya.
Keterangan tersebut, menurutnya, tidak boleh dipandang sebagai informasi yang berdiri sendiri. Penyidik perlu menguji keterkaitan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa S selaku pemborong dalam berita acara pemeriksaan (BAP), serta dokumen transaksi keuangan dan kontrak pekerjaan.
Dalam keterangannya, terdakwa S disebut mengungkap adanya permintaan commitment fee sekitar 7 hingga 10 persen oleh oknum di dinas terkait.
"Kalau keterangan-keterangan itu memiliki keterkaitan dan didukung alat bukti, KPK wajib menelusurinya sampai tuntas. Jangan hanya membongkar pemberi dan penerima suap dalam satu perkara, sementara dugaan jaringan penerimaan fee pada proyek lainnya tidak disentuh," ujarnya.
*DUGAAN PENYIMPANGAN FISIK: ANGGARAN TERSERAP, HASIL PEKERJAAN DIPERTANYAKAN*
Tidak hanya menyoroti dugaan aliran uang, Masyarakat Pemerhati Korupsi Kabupaten Bekasi juga mengungkap sejumlah temuan awal hasil pemantauan lapangan terhadap pekerjaan infrastruktur.
Mereka menilai, dugaan praktik fee proyek harus diuji pula melalui pemeriksaan kualitas, volume, spesifikasi, dan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak. Sebab, apabila kontraktor dibebani kewajiban memberikan fee kepada oknum, terdapat risiko berkurangnya kualitas pekerjaan atau munculnya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain:
1. Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Proyek Jembatan
Anggaran pengadaan PJU disebut telah terserap, tetapi hasil pemantauan lapangan menemukan sejumlah titik yang diduga belum dilengkapi lampu sebagaimana mestinya. Bahkan, terdapat lokasi yang masih gelap pada malam hari.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah seluruh unit PJU benar-benar telah dibeli dan dipasang sesuai kontrak? Jika pembayaran sudah dilakukan, siapa yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian tersebut?
2. Pengadaan Pagar Pengaman
Pengadaan pagar pengaman juga menjadi sorotan. Berdasarkan pemantauan awal, terdapat dugaan pekerjaan yang secara fisik hanya berupa pengecatan ulang terhadap pagar eksisting.
Jika benar demikian, perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, volume, dan nilai kontrak yang dibayarkan menggunakan APBD.
Maruli menegaskan, temuan tersebut harus diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen kontrak, bukti pembayaran, dokumentasi sebelum dan sesudah pekerjaan, serta audit fisik oleh instansi berwenang.
"Jangan sampai anggaran dibayarkan penuh, tetapi hasil pekerjaan tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Uang rakyat bukan untuk membiayai pekerjaan yang hanya terlihat bagus di atas laporan administrasi," kritiknya.
*EMPAT OPD LAIN IKUT DISOROT, PEMANTAUAN KEBOCORAN APBD DIPERLUAS*
Masyarakat Pemerhati Korupsi Kabupaten Bekasi menyatakan tengah memperluas pemantauan terhadap sejumlah OPD yang dinilai memiliki potensi persoalan dalam pengelolaan belanja daerah.
*Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi:*
1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan): Proyek pemeliharaan taman yang menyerap anggaran rutin setiap tahun. Hasil pekerjaan dan besaran anggarannya perlu diuji dengan kondisi fisik di lapangan, termasuk dugaan pembayaran perbaikan yang tidak menunjukkan perubahan signifikan.
2. Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda): Belanja pemeliharaan toilet, taman di sejumlah area, serta belanja barang lainnya yang dinilai perlu diperiksa relevansi, volume, dan bukti realisasinya.
3. Dinas Pendidikan (Disdik): Proyek pengadaan sarana dan prasarana meja serta kursi sekolah dengan nilai anggaran lebih dari Rp50 miliar untuk 809 ruang kelas. Pengadaan tersebut perlu ditelusuri mulai dari proses perencanaan, pemilihan penyedia, harga satuan, distribusi, hingga kesesuaian barang yang diterima sekolah.
4. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dispora): Kegiatan pemeliharaan sarana olahraga masyarakat (SOR) yang perlu diuji antara nilai anggaran, volume pekerjaan, dan kondisi fasilitas setelah pemeliharaan.
Menurut Maruli, pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
*SPRINDIK BARU JANGAN HANYA MENJADI FORMALITAS*
Maruli juga menyinggung informasi mengenai penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru pada Agustus 2026 dan pemanggilan kembali sejumlah saksi pada September 2026.
Ia berharap langkah tersebut benar-benar menjadi momentum bagi KPK untuk memperluas pengungkapan perkara, bukan sekadar pemeriksaan ulang tanpa hasil yang menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan perkara yang menyangkut pengelolaan uang publik dalam jumlah besar.
"KPK harus menjawab keresahan masyarakat. Apakah dugaan aliran fee hanya terjadi pada proyek tertentu atau merupakan pola yang melibatkan sejumlah OPD? Siapa saja yang menikmati uang tersebut? Apakah aliran dananya sudah ditelusuri? Ini pertanyaan yang harus dijawab melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel," tandasnya.
*DATA DAN BUKTI LAPANGAN DISIAPKAN UNTUK DISERAHKAN KE KPK*
Saat ini, Masyarakat Pemerhati Korupsi Kabupaten Bekasi mengaku tengah memfinalisasi data pendukung, kalkulasi anggaran, dokumentasi fisik, serta sejumlah informasi awal terkait dugaan penyimpangan pada berbagai kegiatan di lingkungan Pemkab Bekasi.
Seluruh bahan tersebut rencananya akan diserahkan secara resmi kepada KPK RI di Gedung Merah Putih, Jakarta, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018.
Maruli menegaskan, laporan yang disampaikan nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tumpukan dokumen pengaduan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui verifikasi, klarifikasi, dan penyelidikan sesuai kewenangan KPK.
"Yang kami perjuangkan adalah uang rakyat. Jangan sampai APBD yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, taman, dan fasilitas umum justru menjadi ladang bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat, lembaga pengawasan, dan insan pers untuk terus mengawal proses penegakan hukum di Kabupaten Bekasi.
"Jangan biarkan kasus korupsi berhenti pada satu atau dua nama. Jika memang ada pihak lain yang terlibat, siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya, harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan diproses sesuai hukum. Kabupaten Bekasi membutuhkan pemerintahan yang bersih, bukan birokrasi yang menjadikan proyek APBD sebagai ladang mencari keuntungan pribadi," pungkasnya.
Jurnalis: Safari Bono
