Lais Abid Pemerhati Kebijakan Publik "Diduga adanya Penyimpangan Anggaran Sumur Bor"

Kabupaten Bogor | Gardatipikornew.com - Desa Cibalung Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang kerap menjadi langganan bencana kekeringan saat musim kemarau. Untuk mengatasi persoalan tersebut, warga kp pangrasan RT 03 RW 05, desa cibalung, dengan kp pasir Eurih petey bongkok RT 03 RW 02,kabupaten Bogor ini berinisiatif untuk mencari terobosan guna membangun sumur bor sebagai sumber mata air. Namun sayangnya pekerjaan yang di kerjakan oleh PUPR ini mangkrak tidak hanya di wilayah kp pangrasan RT 03 RW 05 , dan juga masih ada pekerjaan yang masih sama di wilayah kp pasir Eurih petey bongkok RT 03 RW 02, kali ini lagi-lagi pihak desa mengalihkan kepada PUPR kabupaten Bogor,Saat di konfirmasi Ruswandi kades Cibalagung mengatakan."Ya kang Tadi saya rapat di desa di hadiri RT,RW,BPD,LPM ,ketua PKK dan posyadu ,babinsa/mas,juga utusan tokoh masyrakat. membahas berbagai persoalan yang di hadapi masysrakat desa cibalung,mulai dari keamanan lingkungan,menyongsong Hut RI dan sebagainya,termasuk aliran air bersih tuk masyarakat yang di kerjakan oleh PUPR." Ucapnya Lebih lanjut ia mengatakan."Setelah beberapa puluh kali pihak pemerintah desa (PEMDES) menanyakan kelanjutan realisasi proyek air bersih ke pihak pupr,mereka kemarin melalui pihak kasi ekbang desa berjanji akan datang hari jumat tadi untuk menjelaskan kepada masyarakat kaitan tertudanya pengaliran air bersih tersebut,tapi kami tunggu2 tidaklah datang." Jelasnya "untuk itu insya Allah waktu dekat pihak pemdes akan mengirim surat ke pihak PUPR minta kepastian kapan pengaliran air bersih tersebut di realisasikan" Tutupnya Saat di konfirmasi BPD desa cibalung bapak UBE menjelaskan." Seharusnya menanyakan kepada pihak desa terkait surat pengelolaan perawatan aset,terkait surat berita serah terima (BAST) dari PUPR yang seharusnya warga atau Pihak desa sudah menerima surat tersebut selama tiga bulan setelah pekerjaan rampung,tapi sampai saat ini kan belum ada sudah satu satu tahun lamanya." Tegasnya Lais Abid Pemerhati Kebijakan Publik pun Turut buka suara Minggu (3/7/2022)."Menurut saya ini ada dugaan penyimpangan, karena ada proyek dengan anggaran 360 juta, dan perkiraan anggaran itu harusnya cukup sampai air mengalir ke rumah-rumah warga, tetapi fakta di lapangan pekerjaan pun belum selesai." Ucapnya "Minimal inspektorat harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut kalau ditemukan masalah, BPK harus memeriksa lanjutan,bisa dengan melakukan audit dengan tujuan tertentu atau bahkan audit investigasi." Terangnya Lebih lanjut ia Berharap agar UKPBJ kabupaten bogor juga bisa menertibkan pemasangan papan informasi proyek pada semua pekerjaan yang dilelang melalui UKPBJ kabupaten bogor "Ini terkait dengan keterbukaan informasi publik tender/ lelang pengadaan barang dan jasa. Ini sebagai jaminan masyarakat penerima manfaat proyek bisa mendapatkan informasi publik yang memang menjadi haknya." Tutupnya Disela itu Camat Cijeruk bangun SEPTA serta PPK PUPR ibu Tika saat di konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp belum juga merespon.   (Red)