LOMBOK Timur|| Gardatipikornews.com -- Garda Mahasiswa Pemuda Lombok Timur (GMP-Lotim) menggelar dialog terbuka pada Sabtu malam, 18 April 2026, di Taman Tugu Selong, sebagai bentuk evaluasi satu tahun kepemimpinan daerah sekaligus ruang konsolidasi gerakan sipil. Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 Wita - 00.00 tersebut mengangkat tema besar Evaluasi 1 Tahun Kepemimpinan dan Menuntut Janji Politik LOTIM SMART (Iron-Edwin).
Dialog ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pemuda, hingga aktivis lokal. Turut mengundang OKP se-Lotim, BEM se-Lotim, Paguyuban se-Lotim, dan beberapa LSM yang ada di Lombok Timur maupun NTB. Dalam suasana terbuka dan dinamis, forum tersebut menjadi wadah kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Sejumlah isu strategis diangkat secara tajam, mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap arah kepemimpinan daerah.
Muhamad Dicky Subagia selaku Direktur Umum Garda Mahasiswa Pemuda Lombok Timur (GMP-Lotim) dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan. "Kami ingin memastikan bahwa janji politik dan visi Lotim SMART tidak berhenti sebagai retorika kampanye, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat," Ujarnya.
Salah satu sorotan utama adalah keberadaan delapan staf khusus (Stafsus) Bupati, khususnya stafsus bidang investasi. Peserta dialog mempertanyakan urgensi dan efektivitas posisi tersebut, terlebih di tengah adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang disebut membatasi atau melarang pengangkatan staf khusus. Hal ini memicu kritik terkait potensi pemborosan anggaran dan tumpang tindih kewenangan serta balas budi politik dalam bentuk pendistribusian kue-kue politik (Kursi Jabatan).
Selain itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi perhatian. Peserta menilai penggelontoran anggaran belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat. Isu lain yang mengemuka adalah dugaan kasus pengadaan chromebook yang disebut-sebut melibatkan petinggi daerah yaitu Sekretaris Daerah Lombok Timur, sehingga memunculkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Di sektor pariwisata, pengelolaan kawasan Sunrise Land Lombok turut dikritisi. Peran stafsus pariwisata juga dipertanyakan, terutama terkait arah kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Sementara itu, dugaan tindakan refresif terhadap sejumlah aktivis dinilai sebagai kemunduran dalam praktik demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Persoalan distribusi gas LPG menjadi salah satu isu paling disorot. Peserta forum mengkritik kebijakan pembentukan satgas LPG oleh Bupati di tengah kondisi masyarakat yang harus mengantre hingga terjadi insiden warga pingsan. Latar belakang bupati sebagai mantan pengusaha gas LPG turut memunculkan pertanyaan publik terkait konflik kepentingan.
Kinerja DPRD Lombok Timur juga tak luput dari kritik. Peserta mempertanyakan peran legislatif yang dinilai pasif di tengah banyaknya persoalan daerah. Bahkan, disoroti adanya rapat penting yang tetap dilakukan meski kehadiran anggota dewan tidak optimal.
Isu lainnya mencakup status Pelaksana Tugas (PLT) Direktur PDAM yang dinilai telah melewati batas masa jabatan, serta penyaluran bantuan sosial senilai Rp30 Milliar yang dinilai perlu diaudit secara terbuka. Pernyataan bupati terkait kekecewaan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang disampaikan secara terbuka dan diminta untuk diviralkan juga menjadi bahan kritik. Peserta bahkan mempertanyakan kesiapan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur, termasuk jumlah dapur yang dimiliki oleh Bupati Lombok Timur maupun pemerintah daerah lotim yang lain.
Dalam perkembangannya, dialog yang awalnya difokuskan pada evaluasi berubah menjadi ruang Konsolidasi gerakan. Para peserta menilai bahwa selama satu tahun kepemimpinan, pemerintah daerah lebih sering memberikan klarifikasi dan pernyataan permintaan maaf dibandingkan menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan.
"Ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi titik awal untuk memperkuat gerakan kontrol sosial. Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak pada rakyat karena satu-satunya kepemimpinan di Lombok Timur yang melahirkan aksi berjilid-jilid adalah kepemimpinan saat ini," Ujar salah satu peserta.
Di akhir kegiatan, peserta sepakat untuk melanjutkan konsolidasi dan mempersiapkan aksi lanjutan sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah daerah agar lebih responsif dan akuntabel.
Garda Mahasiswa Pemuda Lombok Timur (GMP-LOTIM) menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat sipil dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, sekaligus menuntut realisasi janji politik yang telah disampaikan kepada publik.
Sumber : @Den
@Red@ksi.gtn.com**
