Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat || Gardatipikornews.com -- Pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Sukabumi tengah menjadi sorotan. Muncul dugaan ketidakharmonisan internal antara pucuk pimpinan dengan sejumlah staf bidang, menyusul adanya keluhan terkait kebijakan pengalokasian anggaran program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah program yang sebelumnya telah masuk dalam perencanaan dan diusulkan oleh masing-masing bidang diduga tidak memperoleh dukungan anggaran sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, dalam APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp3,5 miliar, sejumlah usulan kegiatan dikabarkan tidak terakomodasi.
Seorang staf bidang yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola pengelolaan anggaran yang dinilai kurang melibatkan bidang sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan program kerja, menimbulkan tumpang tindih kegiatan, hingga memunculkan persoalan dalam pencapaian target serta pertanggungjawaban anggaran.
"Keluhan ini sebenarnya sudah pernah disampaikan kepada pucuk pimpinan. Silakan dikonfirmasi kepada beberapa bidang, kemungkinan besar mereka juga memiliki keluhan yang sama," ungkap sumber yang mengaku telah puluhan tahun mengabdi sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kamis (12/11/2026).
SEJUMLAH KEGIATAN JADI SOROTAN
Berdasarkan informasi awal dan penelusuran yang dilakukan tim media, terdapat sejumlah kegiatan di lingkungan Disdagin Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait transparansi perencanaan, proses pengadaan, realisasi pekerjaan, serta kesesuaian hasil kegiatan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Beberapa kegiatan yang menjadi sorotan di antaranya:
1. Pengadaan Desain dan Cetak Kemasan Produk IKM
Kegiatan desain dan pencetakan kemasan untuk 15 produk Industri Kecil Menengah (IKM) dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah. Kegiatan ini perlu diklarifikasi terkait proses pengadaan, jumlah produk yang telah dikerjakan, realisasi anggaran, serta manfaat yang diterima para pelaku IKM.
2. Pengadaan Vertical Blind (Gorden) Kantor Dinas
Pengadaan vertical blind untuk kebutuhan kantor dinas dengan nilai anggaran yang disebut mendekati Rp1 miliar. Kegiatan ini memunculkan dugaan adanya ketidaktransparanan dalam proses pengelolaan dan pelaksanaannya.
Selain itu, beredar informasi mengenai dugaan permintaan atau pemberian setoran sekitar 20 persen yang dikaitkan dengan pejabat penanggung jawab anggaran. Informasi tersebut perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui klarifikasi para pihak serta pemeriksaan dokumen transaksi dan pengadaan.
3. Pengadaan Mesin dan Peralatan Produksi Kopi/KUB
Pengadaan mesin dan peralatan produksi kopi untuk kelompok usaha bersama (KUB) di salah satu kecamatan dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah juga menjadi perhatian.
Publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan, spesifikasi barang, penerima manfaat, serta kesesuaian barang yang disalurkan dengan kebutuhan kelompok usaha.
4. Pekerjaan Konstruksi di Sejumlah Pasar Semi Modern
Pekerjaan konstruksi di beberapa pasar semi modern dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah per titik turut menjadi sorotan.
Dugaan ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan perencanaan perlu diuji melalui pemeriksaan fisik lapangan, dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta hasil pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang.
Seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PWRI: JANGAN BIARKAN DINAS MENJADI KERAJAAN PRIBADI
Menanggapi berbagai informasi dan keluhan tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sukabumi, Rizal Pane, menyampaikan keprihatinan dan mendesak agar persoalan ini tidak dianggap sebagai persoalan internal biasa.
Menurutnya, pengelolaan anggaran publik harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta melibatkan setiap bidang sesuai tugas dan kewenangannya.
Ia menilai, apabila benar terdapat praktik penyalahgunaan kewenangan maupun intervensi yang tidak sesuai aturan dalam pengelolaan anggaran, maka hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti.
"Mau apa pun alasannya, menyerap aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku industri kecil dan menengah, merupakan kewajiban dinas. Kami sebagai bagian dari kontrol sosial memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap penggunaan uang negara," tegas Rizal Pane.
Ia juga menyoroti informasi dugaan adanya setoran atau permintaan imbalan sekitar 20 persen dalam kegiatan pengadaan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
"Jika benar terdapat praktik setoran atau upeti dalam pengelolaan kegiatan, tentu ini sangat memprihatinkan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru berpotensi berkurang akibat praktik yang tidak semestinya. Kami meminta seluruh pihak terkait tidak tinggal diam," lanjutnya.
Rizal menegaskan, Bupati Sukabumi harus memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut, terlebih sektor IKM merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.
"Jangan sampai Disdagin justru menjadi tempat berkembangnya praktik yang mencederai prinsip pemerintahan yang bersih. Jangan sampai pula muncul kesan bahwa dinas merupakan kerajaan pribadi yang dikelola berdasarkan kepentingan segelintir orang. Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan," tandasnya.
KADIS BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN
Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, tim media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Dani Tarsoni selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp.
Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini guna memberikan penjelasan secara utuh dan berimbang.
BUPATI DAN APH DIMINTA TURUN TANGAN
Mencuatnya berbagai informasi tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Disdagin.
Bupati Sukabumi, Inspektorat Daerah, serta Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan dapat melakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing, termasuk memeriksa dokumen perencanaan, proses pengadaan, realisasi pekerjaan, hingga kesesuaian penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, proses penanganannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Sebab, anggaran daerah bukan milik pribadi pejabat, melainkan uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Publik kini menunggu penjelasan terbuka dari Disdagin Kabupaten Sukabumi. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat.
Publikasi : Red@ksi.gtn.com
Editor : Admin Red
