Kabupaten Bekasi || Gardatipikornews.com -- Pelaksanaan proyek Penataan Sarana Olahraga (SOR) di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi mulai menuai sorotan serius. Pasalnya, dua kegiatan penataan sarana olahraga di SMPN 4 Cikarang Utara dan SMPN 1 Cikarang Pusat dengan nilai anggaran hampir Rp400 juta diduga menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari durasi pelaksanaan, volume pekerjaan, hingga kesesuaian spesifikasi teknis dengan dokumen perencanaan.
Sorotan tersebut disampaikan Marzuki, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Pemerhati Kerugian Negara (LSM APKN). Ia menilai, pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan keterangan pihak sekolah disebut hanya berlangsung sekitar dua hari perlu mendapatkan pemeriksaan serius dari instansi pengawas.
Menurut Marzuki, persoalan ini bukan semata-mata mengenai cepat atau lambatnya kontraktor menyelesaikan pekerjaan. Hal yang lebih mendasar adalah apakah hasil pekerjaan benar-benar sesuai dengan kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta nilai pembayaran yang dibebankan kepada APBD.
"Kalau dalam dokumen kontrak waktu pelaksanaan tercantum 60 hari kalender, sementara berdasarkan keterangan pihak sekolah pekerjaan di lapangan hanya berlangsung sekitar dua hari, ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai publik hanya disuguhi laporan administrasi bahwa pekerjaan sudah selesai, tetapi tidak pernah mengetahui apakah seluruh item pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak," tegas Marzuki.
*Dua Proyek, Anggaran Hampir Rp400 Juta, Durasi Pekerjaan Dipertanyakan*
Berdasarkan data kegiatan yang menjadi sorotan LSM APKN, terdapat dua proyek Penataan SOR dengan rincian sebagai berikut:
1. Penataan SOR SMPN 4 Cikarang Utara
- Pelaksana: CV Abadi Cakra Tridaya.
- Kode RUP: 62904945.
- Nilai anggaran: Rp199.436.037.
2. Penataan SOR SMPN 1 Cikarang Pusat
- Pelaksana: PT Agria Pelita Nusantara.
- Kode RUP: 62904942.
- Nilai anggaran: Rp198.567.487.
Total nilai kedua kegiatan tersebut mencapai Rp397.003.524.
Menurut hasil pemantauan dan keterangan yang diperoleh LSM APKN, kedua pekerjaan tersebut disebut hanya berlangsung sekitar dua hari. Bahkan, pada lokasi SMPN 4 Cikarang Utara, kondisi lapangan olahraga sebelumnya sudah tersedia dan pekerjaan yang terlihat diduga lebih banyak berupa pengecoran atau rabat beton dengan mengikuti struktur lapangan yang telah ada.
Kondisi serupa juga disorot pada kegiatan di SMPN 1 Cikarang Pusat yang diduga memiliki pola pekerjaan hampir sama.
Pertanyaannya, apakah nilai anggaran hampir Rp200 juta pada masing-masing sekolah memang sebanding dengan volume dan kualitas pekerjaan yang direalisasikan?
Pertanyaan ini penting karena dalam proyek konstruksi pemerintah, pembayaran tidak semestinya hanya didasarkan pada keberadaan bangunan atau permukaan lapangan yang terlihat selesai. Pembayaran harus memiliki dasar berupa volume pekerjaan terukur, spesifikasi yang dipenuhi, bukti pelaksanaan, serta hasil pemeriksaan sesuai ketentuan kontrak.
*Dugaan Ketidaksesuaian Metode Pelaksanaan Teknis*
Marzuki juga menyoroti aspek teknis pekerjaan. Menurutnya, penataan lapangan olahraga tidak bisa begitu saja disamakan dengan pekerjaan pengecoran biasa.
Ada sejumlah tahapan konstruksi yang secara teknis perlu diperhatikan, tentunya disesuaikan dengan desain dan spesifikasi masing-masing proyek. Di antaranya:
1. Pekerjaan persiapan dan pengukuran
Meliputi pengukuran lahan, penentuan elevasi, pemasangan bowplank, mobilisasi material dan peralatan, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
2. Pekerjaan tanah dan pemadatan
Apabila diperlukan rehabilitasi, pekerjaan dapat meliputi pembongkaran permukaan lama, pembersihan lahan, galian, urugan, serta pemadatan tanah dasar untuk mencegah penurunan atau kerusakan konstruksi.
3. Pekerjaan struktur lantai lapangan
Apabila menggunakan rabat beton, perlu diperiksa ketebalan beton, mutu beton, komposisi campuran, metode pengecoran, kondisi lapisan dasar, serta kebutuhan tulangan sesuai spesifikasi teknis.
Jika menggunakan paving block, perlu diperiksa kualitas material, lapisan alas, kanstin, pola pemasangan, dan pemadatan akhir.
4. Pekerjaan finishing dan fasilitas pendukung
Termasuk pengecatan khusus lapangan olahraga apabila tercantum dalam kontrak, pembuatan garis lapangan, pemasangan sarana olahraga, serta pekerjaan pendukung lainnya sesuai RAB.
5. Drainase dan pengendalian genangan
Kemiringan permukaan lapangan dan sistem pembuangan air harus diperhatikan agar lapangan tidak mudah tergenang dan mengalami kerusakan.
6. Pemeriksaan akhir dan serah terima
Sebelum pekerjaan dinyatakan selesai, harus ada pemeriksaan hasil pekerjaan, pengukuran volume, dokumentasi, serta proses serah terima sesuai ketentuan kontrak.
APKN menilai seluruh komponen tersebut perlu dicocokkan dengan item pekerjaan yang benar-benar tercantum dalam RAB dan kontrak. Sebab, tidak semua proyek penataan SOR wajib memiliki seluruh komponen tersebut. Namun, setiap pekerjaan yang dibayar menggunakan APBD wajib dapat dibuktikan realisasi dan kualitasnya.
*Waktu Pekerjaan Dua Hari, Apakah Mutu dan Volume Sudah Terpenuhi?*
Salah satu persoalan yang perlu dijawab adalah hubungan antara durasi pekerjaan dan mutu konstruksi.
Pekerjaan pengecoran beton, misalnya, tidak berhenti pada saat beton selesai dituang dan permukaannya diratakan. Ada tahapan pemeliharaan atau curing yang harus dilakukan untuk mendukung proses pengerasan beton sesuai persyaratan teknis.
Selain itu, mutu beton, ketebalan pengecoran, kondisi lapisan dasar, dan waktu sebelum permukaan digunakan juga menjadi aspek penting.
Dengan demikian, jika pekerjaan di lapangan disebut hanya berlangsung dua hari, bukan berarti otomatis terjadi penyimpangan. Namun, kondisi tersebut patut diuji melalui pemeriksaan teknis untuk mengetahui apakah seluruh tahapan yang diwajibkan dalam kontrak telah dilaksanakan.
Jangan sampai pekerjaan secara administratif dinyatakan selesai 100 persen, sementara aspek kualitas, volume, dan ketahanan konstruksi belum teruji secara memadai.
Marzuki menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan ini berhenti pada perdebatan mengenai cepat atau lambatnya kontraktor menyelesaikan pekerjaan.
Menurutnya, yang harus dibongkar adalah transparansi penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pembayaran kepada penyedia jasa.
"Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah dikeluarkan, tetapi masyarakat tidak mendapatkan hasil pekerjaan yang sebanding dengan nilai kontraknya. Kami mempertanyakan apakah volume pekerjaan sesuai RAB, apakah mutu beton sesuai spesifikasi, apakah ada pengujian material, dan apakah hasil pekerjaan sudah diperiksa secara benar sebelum dilakukan pembayaran," ujar Marzuki.
Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang berlindung di balik dokumen administrasi semata. Sebab, dokumen kontrak, laporan kemajuan, berita acara pemeriksaan, dan berita acara serah terima harus mencerminkan kondisi pekerjaan yang sebenarnya.
*Desak Inspektorat dan APIP Lakukan Pemeriksaan Lapangan*
Atas sejumlah temuan dan pertanyaan tersebut, LSM APKN mendesak Inspektorat Kabupaten Bekasi selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kegiatan berkenaan dengan Sarana Olahraga
Pemeriksaan setidaknya perlu mencakup:
1. Dokumen perencanaan teknis, gambar kerja, RAB, dan spesifikasi teknis.
2. Kontrak pekerjaan, termasuk jangka waktu pelaksanaan dan perubahan kontrak apabila ada.
3. Pengukuran ulang volume pekerjaan yang telah direalisasikan.
4. Pemeriksaan ketebalan dan mutu beton sesuai spesifikasi.
5. Bukti pembelian material, laporan harian, laporan mingguan, dan dokumentasi progres.
6. Berita acara pemeriksaan pekerjaan, PHO, serta dokumen pembayaran.
7. Kesesuaian nilai pembayaran dengan volume dan kualitas pekerjaan yang benar-benar diterima.
Jika ditemukan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, atau pembayaran yang tidak didukung realisasi pekerjaan, APKN meminta agar dilakukan penghitungan potensi kerugian keuangan negara sesuai mekanisme dan kewenangan lembaga pemeriksa.
*Disbudpora Jangan Diam, Kontraktor Harus Berikan Penjelasan*
Hingga persoalan ini menjadi sorotan, sejumlah pertanyaan mendasar masih membutuhkan jawaban dari Disbudpora Kabupaten Bekasi maupun pihak penyedia jasa.
Apa dasar perhitungan anggaran hampir Rp200 juta untuk masing-masing lokasi? Berapa volume beton yang dikerjakan? Berapa ketebalan pengecoran? Apakah terdapat pengujian mutu beton? Apakah pekerjaan sudah diperiksa oleh pengawas teknis? Dan apakah pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran fisik yang sebenarnya?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan, melainkan bagian dari hak publik untuk mengetahui pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
LSM APKN menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pemeriksaan secara objektif, transparan, serta profesional.
Sebab, anggaran pendidikan dan fasilitas olahraga sekolah seharusnya menghasilkan sarana yang berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan siswa dalam jangka panjang.
Jangan sampai proyek yang seharusnya meningkatkan fasilitas pendidikan justru menyisakan tanda tanya besar terhadap kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban APBD.
Publik menunggu penjelasan Disbudpora Kabupaten Bekasi. Jika seluruh pekerjaan telah sesuai kontrak, buka dokumennya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, lakukan pemeriksaan dan tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum.
Jurnalis : Safari Bono
