Kabupaten Bekasi || Gardatipikornews.com -- Pelaksanaan revitalisasi SMAN 1 Setu, Kabupaten Bekasi, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026, menjadi sorotan setelah awak media Garda Tipikor News mengalami penolakan saat hendak melakukan dokumentasi dan pengambilan foto di lingkungan sekolah.
Penolakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kebijakan pengamanan lingkungan satuan pendidikan dengan hak publik untuk memperoleh informasi serta fungsi pers dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembatasan akses tersebut diduga mengacu pada instruksi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III melalui surat Nomor 8907/PW.01/Cadisdikwil.III tentang Memperketat Pengawasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Dalam instruksi tersebut, seluruh kepala satuan pendidikan diminta meningkatkan pengawasan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Salah satu poinnya mengatur agar gerbang sekolah ditutup dan dikunci setelah jam masuk sekolah untuk mencegah masuknya pihak yang tidak berkepentingan.
Instruksi itu juga menyebutkan bahwa pihak eksternal yang memiliki kepentingan dan membutuhkan akses ke lingkungan sekolah wajib menunjukkan surat resmi serta terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memperoleh izin masuk sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat tersebut ditandatangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Dr. Hj. Rina Parlina, S.I.P., M.M.
Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana instruksi tersebut diterapkan di lapangan. Apakah ketentuan pengamanan sekolah kemudian dapat dimaknai sebagai pembatasan terhadap kegiatan jurnalistik, termasuk peliputan proyek pembangunan yang menggunakan uang negara?
DITOLAK SAAT HENDAK DOKUMENTASI REVITALISASI
Saat awak media Garda Tipikor News mendatangi SMAN 1 Setu untuk melakukan dokumentasi kegiatan revitalisasi, petugas keamanan sekolah menyampaikan bahwa pengambilan foto harus mendapatkan izin dari bagian humas.
"Pengambilan dokumentasi foto harus ada izin dari humas, Bang. Nanti kami yang disalahkan," ujar petugas keamanan sekolah.
Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya. Sebab, dokumentasi yang hendak dilakukan bukan untuk mengganggu kegiatan belajar mengajar, melainkan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan revitalisasi yang dibiayai melalui APBN.
Jika setiap dokumentasi kegiatan pembangunan harus melalui persetujuan internal sekolah, sejauh mana mekanisme tersebut diterapkan? Apakah berlaku sebagai prosedur administrasi semata atau justru berpotensi menjadi penghambat kerja jurnalistik?
KEPALA SEKOLAH: BUKAN MELARANG, TAMU DIMINTA MEMBUAT JANJI
Untuk mendapatkan klarifikasi dan menghindari pemberitaan sepihak, awak media Garda Tipikor News menghubungi Kepala SMAN 1 Setu, Hj. Sri Anarusi, melalui pesan WhatsApp pada Jumat (23/11/2026).
Dalam keterangannya, Sri Anarusi menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak bermaksud melarang pihak luar untuk datang ke sekolah. Namun, tamu dari luar kedinasan diminta membuat janji terlebih dahulu.
"Ohh itu bukan bermaksud melarang, bagi tamu di luar kedinasan masih tetap kami layani dengan membuat janji terlebih dahulu agar kita bisa mengkondisikan untuk ketemu sesuai jadwal janji. Karena kalau tidak diatur begitu akan menumpuk, Bang, malah tidak terlayani dengan baik," demikian penjelasan Kepala SMAN 1 Setu melalui WhatsApp.
Penjelasan tersebut menjadi hak jawab pihak sekolah yang perlu diperhatikan. Akan tetapi, persoalan berikutnya belum terjawab secara terang: apakah kewajiban membuat janji juga berlaku untuk kegiatan dokumentasi proyek revitalisasi? Apakah jurnalis dapat melakukan pemantauan fisik pekerjaan tanpa harus menunggu persetujuan yang berpotensi menghambat proses peliputan?
PROYEK APBN BUKAN RUANG TERTUTUP DARI PENGAWASAN PUBLIK
Perlu ditegaskan, keamanan lingkungan sekolah memang harus dijaga. Namun, kebijakan pengamanan tidak semestinya ditafsirkan secara berlebihan hingga menghambat fungsi kontrol sosial pers.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan pers. Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Artinya, penggunaan APBN dalam proyek revitalisasi sekolah patut menjadi objek pengawasan publik. Informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana kegiatan, spesifikasi teknis, progres pekerjaan, serta pertanggungjawaban kegiatan merupakan aspek yang layak dimintakan keterangannya melalui mekanisme yang berlaku.
Memang, hak jurnalistik bukan berarti wartawan bebas memasuki seluruh area sekolah tanpa prosedur keselamatan dan keamanan. Namun, prosedur tersebut juga harus diterapkan secara proporsional, transparan, dan tidak dijadikan alasan untuk menutup akses informasi yang semestinya dapat diperoleh publik.
KCD WILAYAH III PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN
Persoalan ini semestinya tidak berhenti pada perdebatan antara wartawan dan pihak sekolah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III perlu memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup instruksi Nomor 8907/PW.01/Cadisdikwil.III.
Apakah surat tersebut memang dimaksudkan untuk membatasi kegiatan jurnalistik di lingkungan sekolah? Ataukah hanya mengatur keamanan akses keluar-masuk selama kegiatan belajar mengajar berlangsung?
Jika instruksi tersebut hanya bertujuan menjaga keamanan sekolah, tentu perlu ada penjelasan agar tidak terjadi penafsiran yang keliru di tingkat satuan pendidikan.
Di sisi lain, pihak sekolah juga perlu memastikan bahwa mekanisme perizinan tidak menjadi penghalang bagi media untuk memperoleh informasi mengenai proyek revitalisasi yang menggunakan anggaran negara.
Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana, spesifikasi teknis, kualitas material, dan nilai anggaran yang telah ditetapkan.
Jangan sampai kebijakan pengamanan sekolah justru menimbulkan kesan bahwa kegiatan pembangunan yang dibiayai uang rakyat menjadi sulit diawasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Garda Tipikor News masih membuka ruang klarifikasi bagi Kepala SMAN 1 Setu maupun KCD Wilayah III terkait mekanisme peliputan dan akses dokumentasi kegiatan revitalisasi tersebut.
Jurnalis: Safari Bono
