Padang Pariaman || Gardatipikornews.com -- Pemerintah pusat memberikan perhatian serius, terhadap penanganan bencana di Kabupaten Padang Pariaman.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, melakukan kunjungan kerja ke Padang Pariaman guna memastikan tidak terjadinya penanganan tanggap darurat serta kesiapan hunian bagi masyarakat terdampak.
Kehadiran Menko PMK, disambut langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, Forkopimda Padang Pariaman, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam keterangannya, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat dan terpadu, sesuai Arahan Presiden Republik Indonesia.
“Sesuai Arah Presiden, penanganan tanggap darurat harus dilakukan secepat mungkin dengan mengerahkan seluruh kekuatan nasional, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun unsur terkait lainnya,” ujar Pratikno.
Ia menjelaskan, saat proses tanggap darurat sedang berjalan, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang terdampak. Bahkan, jika memungkinkan, proses tersebut dapat langsung dilanjutkan ke pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
Menko PMK secara khusus mengapresiasi, kesiapan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dinilai telah bergerak cepat dalam menyiapkan lahan Huntara.
“Pak Bupati sudah melangkah lebih awal dan cepat. Lahan seluas 1,7 hektare yang disiapkan ini sangat bagus karena akses jalan tersedia, air dan listrik ada, serta lokasinya dekat dengan kampung asal warga. Ini penting agar masyarakat tetap dekat dengan lingkungan dan mata pencahariannya,” ungkap Pratikno.
Terkait pendanaan, Pratikno menegaskan bahwa pembangunan Huntara akan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, sehingga dari sisi anggaran tidak menjadi kendala.
“Selama sisi lahan siap dan memenuhi kriteria, dari pendanaan tidak ada masalah. Dana Siap Pakai BNPB siap digunakan,” jelasnya.
Ia juga memaparkan, kriteria utama dalam penentuan lokasi Huntara, yakni tidak jauh dari tempat tinggal aslinya, dekat dengan sumber mata pencaharian warga, berada di lokasi yang lebih aman, serta memiliki fasilitas pendukung seperti udara dan akses jalan.
Sementara itu, untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap), Pratikno menyampaikan bahwa tahap tersebut nantinya akan ditangani oleh kementerian terkait. Peran BNPB sendiri terfokus pada fase tanggap darurat hingga penyediaan Huntara.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Kami mengucapkan, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Menko PMK dan seluruh jajaran pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Padang Pariaman. Kehadiran langsung di lapangan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bergerak cepat warga terdampak memastikan hunian yang layak, aman, dan manusiawi,” ujar Bupati JKA.
Pewarta: Fakhri Gtn
