Lombok Timur - NTB || Gardatipikornews.com
- beberapa waktu lalu proyek jalan usaha tani yang tengah dikerjakan ditemukan beberapa kejanggalan terkait pelaksnaan pekerjaan dan sempat dilakukan musyawarah dadakan oleh para tokoh masyarakat di kantor Desa Pohgading Timur.(28/06/2024) Dianggap sdh tidak terjadi mslah lagi atas proyek tersebut kini giliran Aliansi Pemuda Desa Pohgading Timur angkat suara terkait Hutang Karang Taruna yang tidak dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Desa Pohgading Timur.pasalnya saat jabatan pengurus Karang Taruna menjabarkan hutang atas hasil pengelolaan sampah di desa dengan nilai kurang lebih 5 juta,pemdes seakan nampak tidak peduli dan acuh tak acuh,"
Firman , ketua karang Taruna Desa Pohgading Timur,bersama jajaran pengurus serta tokoh pemuda lainnya meminta , kepada pemerintah Desa untuk brrtanggung jawab atas beban Hutang Karang Taruna saat masa pengelolaan Sampah,yang berkisar 5 jutaan.sepanjang menjabat pada periode sebelumnya Karang Taruna Tidak pernah mendapat perhatian oleh pemerintah desa baik dari suntikan dana pembinaan ataupun lainnya,padahal tiap tahunnya ada post anggaran antisipasi kebencanaan seperti yang dianggarkan tajun ini berkisar 237 jutaan,"terangnya.
Kami akan tetap tuntut dan tagih hak hak pemuda,karang taruna pada anggaran pemberdayaan yang bersumber dari dana desa sampai kepada hak hak pemuda dapat tersalurkan,
Lanjut Firman" bersama pemuda lainnya saat ditanyakan pada musyawarah bersama pengurus karang taruna dan tokoh pemuda lainnya ,ia mengatakan selama ini kami merasa sangat tidak diperhatikan bahkan sampai untuk melaksnakan program kebersihan saat itu yang keliling memungut sampah rumah tangga harus kami lakukan dengan tertatih tatih da sampai harus tersisa hutang , yang padahal ini adalah tanggung jawab pemerintah desa atas program yang kami jalankan,"ungkapnya.
Untuk itu karena selama ini kami para pemuda yang dipandang sebelah mata oleh pemerintah Desa berharap,pihak pihak terkait dalam hal ini bagian perencanaan,penganggaran Desa pohgading Timur kami minta diganti saja,dan Dinas Terkait PMD turun mengevaluasi kinerja pemerintah Desa berikut dengan pengalokasian dana dana Desa yang hampir hingga saat ini belum pun nampak nilai pemberdayaan terhadap kepemudaan dijalankan dengan baik sesuai perintah undang undang,".
Patut diduga bahwa ada sebuah ketidak transparanan dalam tubuh pemerintahan Desa Pohgading Timur,dan system kerja yang dilakukan tidak transparan,bahkan terkesan menghindar dari pemuda,".
( @Pimp.gtn.@NTB )
