Sukabumi, Sukaraja || Gardatipikornews.com -- Perkumpulan Persatuan Orang Tua Peserta Didik Seluruh Sukabumi (POPDIKSI) menyatakan akan membawa sejumlah temuan terkait dugaan penjualan pakaian praktik (wearpack) di SMKN Pertanian Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kepada aparat penegak hukum (APH). Langkah tersebut disiapkan setelah POPDIKSI menilai belum terlihat tindak lanjut konkret dari sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dalam menyikapi pengaduan dan temuan awal tersebut.
Ketua POPDIKSI, Ujang Suherman, S.Pd., menyampaikan hal itu dalam wawancara di Sekretariat POPDIKSI, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (14/11/2026).
Ujang menjelaskan, persoalan bermula dari informasi dan temuan POPDIKSI mengenai penjualan wearpack yang diduga melibatkan koperasi guru di lingkungan sekolah. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diklarifikasi, terutama menyangkut mekanisme penjualan, dasar kebijakan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan pengelolaan keuangan sekolah.
Ia juga mengungkapkan adanya kunjungan perwakilan pihak sekolah ke kediamannya. Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan Ujang, pihak kepala sekolah menyampaikan bahwa sebuah amplop yang ditinggalkan berisi uang dan meminta agar persoalan wearpack tidak diperpanjang.
Ujang menegaskan, dirinya tidak pernah membuka ataupun menghitung isi amplop tersebut sehingga tidak mengetahui jumlah maupun asal uang di dalamnya. Amplop itu kemudian dikembalikan melalui petugas keamanan (satpam) untuk disampaikan kembali kepada pihak sekolah.
“Amplop tersebut tidak pernah saya buka dan tidak pernah saya hitung. Saya juga tidak mengetahui berapa jumlah maupun dari mana asal uang tersebut. Karena itu, saya memilih mengembalikannya melalui satpam sekolah,” ujar Ujang.
Menurutnya, peristiwa tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi. POPDIKSI meminta aparat berwenang menelusuri kronologi dan memastikan asal-usul uang tersebut apabila dinilai relevan dengan pemeriksaan perkara.
Ujang menegaskan, pengaduan yang disampaikan saat ini masih sebatas penyampaian informasi dan temuan awal. POPDIKSI menilai respons sejumlah pihak yang berkompeten belum menunjukkan keseriusan sebagaimana diharapkan dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Pengaduan hari ini masih sebatas menyampaikan temuan. Kami akan menunggu sampai tahun anggaran 2026 berakhir. Setelah itu, POPDIKSI akan menyiapkan laporan secara organisasi kepada aparat penegak hukum, disertai kronologi, dokumen, dan bukti pendukung yang kami miliki,” katanya.
Laporan tersebut, lanjut Ujang, direncanakan mencakup sejumlah dugaan persoalan, antara lain dugaan pungutan liar (pungli), dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), serta dugaan kerja sama yang tidak sesuai ketentuan dan berpotensi memberikan keuntungan kepada pribadi atau kelompok tertentu.
POPDIKSI juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya terpaku pada persoalan penjualan wearpack. Menurut Ujang, apabila terdapat dasar dan bukti yang cukup, pengelolaan keuangan sekolah perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk penggunaan dana BOSP, transaksi koperasi, mekanisme pengadaan, bukti penerimaan, serta pertanggungjawaban anggaran.
Selain itu, POPDIKSI meminta Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan dan tindak lanjut atas pengaduan tersebut.
Ujang menegaskan, POPDIKSI tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Namun, ia meminta setiap dugaan ditindaklanjuti secara objektif dan transparan. Jika pelanggaran terbukti, POPDIKSI mendorong adanya sanksi sesuai peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
“Anggaran pendidikan dan seluruh aktivitas sekolah harus berpihak pada kepentingan peserta didik. Jangan sampai ada praktik yang justru menguntungkan pribadi atau kelompok. Jika memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan melalui klarifikasi dan pemeriksaan yang terbuka,” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak SMKN Pertanian Sukaraja, pengelola koperasi sekolah, KCD Pendidikan Wilayah V, maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum dicantumkan dalam pemberitaan ini. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait agar informasi yang disampaikan berimbang.
Sumber : POPDIKSI
Publikasi : Red@ksi.gtn.com
