Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles
Minggu, 22 November 2026
Pilih Mode:
GTN Ragam - GTN Pemerintahan - GTN Kepolisian & TNI - GTN Daerah - GTN Nasional - GTN Headline - GTN Hukum & Kriminal - GTN Berita - Berita - GTN Keagamaan - GTN Pendidikan - GTN Olahraga - GTN Kecelakaan - GTN Politik - GTN Internasional - GTN Ekonomi - GTN Pariwisata - GTN Bencana Alam - Jurnal Nasional - GTN Entertainment - GTN Sepak Bola - GTN Video - Artikel - GTN Otomotif - GTN Kesehatan - GTN Sosial - GTN Nasional - GTN Headline - GTN Hukum - GTN Berita
Weather Widget for Website by cuacalab.id

Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Tahun 2023, Kejari Kota Bandar Lampung Periksa 77 Kepala Sekolah Dan Minta Kembalikan Uang

by Gardatipikornews.com
22 November 2026 - 9 Views

Bandar Lampung || Gardatipikornews.com --  Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandar Lampung diduga memeriksa sebanyak 77 kepala sekolah dan meminta mereka mengembalikan dana anggaran pengadaan buku tahun 2023 pada Jumat, 20 November 2026. Kasus ini pun memunculkan dugaan adanya korupsi terkait proses pengadaan buku tersebut.

Salah satu Kepala Sekolah di kota setempat, yang enggan ditulis namanya mengaku Nominal dana yang harus dikembalikan setiap sekolah bervariasi, mulai dari sekitar Rp14 juta hingga mencapai Rp100 juta lebih per satuan pendidikan

"Ada 77 kepala sekolah terpaksa memgambalikan uang buku pada hari Jumat 20 November 2026 kemarin ke Kajari Bandar Lampung. Mereka diarahkan untuk mengembalikan secara diam-diam agar tidak diketahui publik,"ungkapnya pada Minggu (22/11/2026). 

Terpisah, hal senada juga diungkapkan oleh sumber lain. Berdasarkan keterangan narasumber yang juga minta namanya tidak dipublikasikan menceritakan jika kesalahan pembelanjaan buku reguler yang dinyatakan melanggar aturan itu dilakukan karena mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung setempat.

“Lagi-lagi kepala sekolah yang dikorbankan dalam persoalan ini, dan hal ini sangat merugikan peserta didik, mengingat buku pelajaran adalah kebutuhan utama bagi para siswa,” ujar narasumber pada Sabtu (21/11/2026). 

Lebih lanjut narasumber mengatakan, dana tersebut diminta dikembalikan karena terdapat ketidaksesuaian pembelanjaan. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembelian buku HET, justru dibelanjakan untuk buku reguler. Sementara buku reguler tersebut seharusnya tetap dibutuhkan untuk kebutuhan proses pembelajaran siswa di sekolah.

"Dugaan ini semakin menguat, bahwa pembelanjaan buku di sekolah‑sekolah tersebut sudah dikondisikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dengan bekerja sama dengan pihak penerbit," katanya. 

Dia juga menambahkan, hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat. Dana publik yang dialokasikan untuk kebutuhan buku siswa diduga telah diatur sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kerugian bagi sekolah.

"Kami berharap agar proses pemeriksaan ini berjalan transparan dan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh terkait kasus dugaan korupsi pengadaan buku ini.Jangan hannya memulangkan uang tapi harus diproses secara hukum yang belaku,"pungkasnya. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung belum bisa dikonfirmasi serta belum ada keterangan resmi dari pihak Kajari terkait kebenaran informasi tersebut.

 (Tim Media PWDPI).

Jurnalis : Dd. H gtn

Sebelumnya
HUT PGRI Ke-81 Dan HGN 2026, PGRI Sukalarang Gandeng Pemerintah Hadirkan Pelayanan Untuk...

Berita Terkait :