Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles
GTN Ragam - GTN Pemerintahan - GTN Kepolisian & TNI - GTN Daerah - GTN Nasional - GTN Headline - GTN Hukum & Kriminal - GTN Berita - Berita - GTN Keagamaan - GTN Pendidikan - GTN Olahraga - GTN Kecelakaan - GTN Politik - GTN Internasional - GTN Ekonomi - GTN Pariwisata - GTN Bencana Alam - Jurnal Nasional - GTN Entertainment - GTN Sepak Bola - GTN Video - GTN Otomotif - Artikel - GTN Kesehatan - GTN Sosial - GTN Nasional - GTN Headline - GTN Hukum - GTN Berita
Weather Widget for Website by cuacalab.id

BPKD Padang Pariaman Tegaskan BPHTB Sesuai Ketentuan, Nilai Transaksi Diteliti Secara Objektif

by Gardatipikornews.com
16 November 2026 - 17 Views

Padang Pariaman || Gardatipikornews.com -- ‎Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, menegaskan bahwa pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam transaksi jual beli, harga transaksi menjadi dasar utama penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan diteliti kewajarannya berdasarkan data serta dokumen yang disampaikan wajib pajak.

‎Ketentuan tersebut, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 13 tersebut, dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP. Untuk perolehan hak melalui jual beli, NPOP ditetapkan berdasarkan harga transaksi. Sementara apabila nilai perolehan tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, NJOP menjadi dasar pengenaan BPHTB.

‎Dalam proses penelitian, BPKD menggunakan pembanding data untuk memastikan kewajaran nilai transaksi. Hal ini juga diperkuat melalui Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 dan Nomor 900.1.13.1/5782/SJ tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dalam rangka Pendaftaran Tanah serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan.

‎Melalui ketentuan tersebut, NJOP PBB-P2 dan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang disediakan ATR/BPN dapat digunakan sebagai pembanding data dalam menilai kewajaran NPOP. Penggunaan ZNT bukan berarti nilai tersebut secara otomatis menjadi dasar penetapan BPHTB, melainkan menjadi salah satu instrumen pendukung dalam proses analisis bersama data, dokumen, dan informasi lain yang sah.

‎Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, S.AP., MM, menegaskan bahwa pencantuman nilai transaksi yang sebenarnya menjadi bagian penting dalam proses penelitian BPHTB.

‎“Nilai transaksi yang dicantumkan dalam PPJB, atau AJB harus mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Data yang benar dan didukung dokumen yang lengkap akan membantu proses penelitian dilakukan secara tujuan, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi,” ujarnya.

‎Untuk mendukung proses pelayanan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, wajib pajak atau pihak yang diberi kuasa diwajibkan melengkapi dokumen melalui sistem yang disediakan BPKD pada pajak.padangpariamankab.go.id. Sistem tersebut digunakan agar setiap Pengajuan dan transaksi dicatat dengan baik serta dapat ditelusuri dalam proses pelayanan.

‎Khusus transaksi jual beli, dokumen seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB) yang mencantumkan harga transaksi menjadi bagian penting dalam penelitian. Dokumen pendukung lainnya meliputi identitas wajib pajak, sertifikat tanah, foto objek pajak, serta dokumen lain sesuai jenis perolehan hak.

‎BPKD juga mengingatkan, bahwa tarif BPHTB di Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebesar 5 persen. Besaran pajak terutang dihitung dari NPOP setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

‎Untuk perolehan hak pertama, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80 juta. Sementara untuk perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus lurus satu derajat, termasuk suami atau istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300 juta, sesuai ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024.

‎Melalui penerapan penelitian yang transparan, pemanfaatan data pembanding, serta kelengkapan dokumen wajib pajak, BPKD Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong pelayanan BPHTB yang lebih terkontrol, obyektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

‎Upaya tersebut, tidak hanya memastikan penyediaan kewajiban perpajakan sesuai aturan, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pajak daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman.

Jurnalis  ; fhari Kaperwil GTN

Sebelumnya
DAMKAR KABUPATEN BEKASI BENTUK RELAWAN REDKAR 2026, PERKUAT KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT HADAPI ANCAMAN...
Selanjutnya
Perkuat Kompetensi Guru, KKMI Sukaraja Gelar KKG Berbasis AI Untuk Siapkan Perangkat Ajar Semester...

Berita Terkait :