lalu media ini meminta informasi kepada narasumber atau masyarakat yang tak mau disebutkan nama nya berinsial (BG ), lalu media ini bertanya kepada narasumber pak (bg) saya mau tanya pak siapakah pemilik tambang timah itu pak dan apakah mereka memiliki izin pertambang di kawasan pesisir pantai tersebut, lalu bapak ( BG) mengatakan bahwa pemilik tambang nya saya tidak tahu pak siapa pemilik tambang itu yang saya tahu pak itu dibawah pengawasan Bapak Eko. Kalau untuk izin nya pak saya rasa gak ada pak karna dipesisir pantai ini hutan HL dan hutan bakau dulu lihat aja pak disitu kan ada aliran DAS juga pak. Info didapatkan pada tanggal (21-Juni-2022) pukul 16:30 wib. Pungkas ( BG)
Lalu media ini meminta informasi kepada para pekerja tambang untuk meminta nomor kontak person pengurus tambang untuk diminta konfirmasi kepada pengurus tambang,
Lalu ungkap para pekerja tambang mengatakan saya tidak tahu nomor pengawas tambang nya pak soal nya saya baru berkerja pak pungkas para penambang
Media ini Langsung meminta juga konfirmasi kedapa bapak Kapolres Bangka barat AKBP Agus Siswanto S.H., S.I.K., M.H. l melalui pesan singkat whatsap pada tanggal 27 Juni 2022 jam 15:26 tetapi tidak ada tanggapan pesan WhatsApp sudah terbaca tetap tidak ada tanggapan .
Undang- undang Minerba 158 berbunyi.
“Mereka bisa dijerat dengan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020
Pasal 158”.
“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.OOO.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.
Kemudian, Barang siapa yang membuang limbah Sembarangan hasil dari pertambangan juga dijerat dengan UU PPLH nomor 32 Tahun 2009 Pasal 104.
“Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliyar rupiah)”.
Dengan adanya Tambang Timah ilegal di kawasan jalan Keramat Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat belum pernah disentuh aparat penegak hukum ( APH ).
sampai berita ini diturunkan awak media akan tetap konfirmasi kepada pihak Aparat penegak hukum ( APH ) setempat dan dinas dinas terkait” .
( Team Gardatipikornews.com | Red**
)