Mataram-NTB || Gardatipikornews.com -- Kota Mataram tengah menjadi sorotan publik. Dalam tiga hari terakhir, tiga isu besar muncul bersamaan — dari geliat ekonomi syariah berskala nasional, potensi banjir akibat cuaca ekstrem, hingga dugaan penyimpangan proyek di tingkat provinsi. Semua ini memperlihatkan bahwa ibu kota Nusa Tenggara Barat sedang berada dalam tekanan multidimensi di penghujung tahun 2025.
Isu pertama datang dari sektor ekonomi keagamaan. Seorang pejabat pusat berinisial NU, membuka gelaran Indonesia Ekonomi Syariah (IES) 2025 di kawasan Islamic Center Mataram pada 23 Oktober lalu. Acara ini berlangsung hingga 26 Oktober dan dihadiri ribuan peserta dari berbagai provinsi. Dalam sambutannya, NU menekankan pentingnya Mataram sebagai episentrum pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia Timur.
Data yang diterima redaksi menunjukkan nilai transaksi selama gelaran IES mencapai lebih dari Rp 80 miliar, meningkat signifikan dibanding kegiatan serupa tahun sebelumnya. Sumber internal dari penyelenggara menyebut, ajang ini menjadi tolak ukur kesiapan NTB dalam mengembangkan ekosistem ekonomi halal nasional. Pemerintah daerah pun tengah menyiapkan kawasan industri halal di wilayah Lingsar, dengan target investasi di atas Rp 1 triliun dan penyerapan ribuan tenaga kerja.
Namun, di balik semangat pertumbuhan ekonomi, Pemkot Mataram kini menghadapi ancaman banjir musiman. Seorang pejabat teknis di lingkungan Pemkot, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa delapan titik pintu air utama kini dalam pengawasan intensif. Titik rawan tersebut berada di sekitar Kanal Sweta, Karang Pule, hingga Lingkungan Selagalas. Pemerintah bahkan telah memasang sistem sensor digital dan menyiapkan tim siaga bencana 24 jam.
Laporan internal BPBD yang diperoleh media ini menunjukkan curah hujan di wilayah Mataram pada pekan ketiga Oktober mencapai sekitar 70 milimeter per hari, dua kali lipat dari rerata normal bulanan. Dalam sepekan terakhir, sudah ada lebih dari 10 laporan genangan air di permukiman padat penduduk, dengan kerugian sementara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang pejabat daerah berinisial MR mengaku tengah menyiapkan program revitalisasi drainase senilai puluhan miliar rupiah untuk tahun anggaran 2026.
Dari sisi politik, muncul isu yang lebih sensitif: dugaan penyimpangan dalam pemindahan proyek daerah tanpa prosedur resmi. Berdasarkan informasi dari seorang pejabat legislatif provinsi berinisial HLR, terdapat indikasi bahwa beberapa proyek yang sudah tercantum di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dipindahkan ke wilayah lain tanpa melalui revisi anggaran yang sah. Ia menyebut, langkah tersebut mencederai prinsip pemerataan pembangunan antarwilayah di NTB.
Dari dokumen yang diperoleh tim redaksi, sedikitnya tujuh proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah tercatat berpindah lokasi dari Kabupaten Sumbawa ke wilayah Lombok Tengah. Salah satu anggota tim anggaran daerah, berinisial AR, membenarkan adanya “pergeseran teknis” proyek tersebut, namun menolak mengomentari lebih jauh dengan alasan belum ada klarifikasi resmi.
Seorang pengamat kebijakan publik dari salah satu universitas di Mataram, berinisial IWS, menilai tindakan itu bisa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. “Jika perubahan alokasi dilakukan tanpa revisi APBD yang sah, maka itu bisa dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya saat dimintai tanggapan secara terpisah. Ia menilai transparansi fiskal masih menjadi titik lemah dalam tata kelola daerah.
Ketiga isu besar ini memperlihatkan bahwa Mataram kini berada di persimpangan. Di satu sisi, geliat ekonomi syariah menunjukkan potensi besar bagi pertumbuhan lokal. Namun di sisi lain, ancaman banjir dan sorotan terhadap tata kelola anggaran memperlihatkan masih rapuhnya pondasi administratif dan manajemen risiko pemerintahan daerah.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat pengawas dan pemerintah pusat untuk memastikan setiap kebijakan dijalankan secara transparan dan berintegritas. Tanpa reformasi nyata, Mataram berisiko terjebak antara ambisi pembangunan dan krisis kepercayaan publik — dua sisi yang bisa menentukan arah masa depan NTB di tahun-tahun mendatang.
Redaksi Gardatipikornews.com - Liputan Wilayah Nusa Tenggara Barat.
*GTN.lasmana
